Meluruskan Sejarah Masuknya Gerakan Padri ke Wilayah Tapanuli Selatan dan Batak

Proloog

Saya tidak percaya begitu saja kekejaman yang dilakukan pasukan Islam Padri saat menduduki wilayah Tapanuli Selatan dan Batak. Pasti ada penyesatan sejarah, atau kalau pun benar faktanya, ada latar belakang penyebabnya. Dan yang membuat saya yakin pasukan Padri tidak sekejam itu adalah, mereka itu kaum Islam Puritan, artinya mereka adalah ummat Islam yang teguh melaksanakan perintah dan mempertahankan kemurnian agamanya.

Kaum Islam puritan, jika ditarik analoginya dengan gerakan pembaruan atau dakwah di era modern seperti halnya kelompok-kelompok yang berpegang teguh pada manhaj salaf, pemurnian tauhid, dan kembali kepada Al-Qur'an serta Sunnah, tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi keadilan, akhlak, dan larangan berbuat zhalim secara semena-mena.

Namun, sejarah masa lalu sering kali terjebak dalam kacamata pihak yang menang atau sengaja dibumbui narasi kolonial untuk menciptakan dua kubu yang berlawanan secara ekstrim. Oleh karena itu, mari kita bedah secara objektif: apa sebenarnya latar belakang geopolitik, pergolakan intern, dan fakta yang sebenarnya terjadi di balik ekspansi pasukan Padri ke tanah Batak?

● ● ●
Sejarah hubungan antara gerakan Padri dari Minangkabau dengan masyarakat di wilayah selatan hingga jantung tanah Batak (Tapanuli) sering kali digambarkan secara hitam-putih. Di satu sisi, ada narasi populer yang menggambarkannya sebagai pembantaian sepihak dengan nuansa sektarian yang sangat kuat. Di sisi lain, ada usaha untuk melihat peristiwa tersebut secara lebih utuh, sebagai bagian dari dinamika politik, ekonomi, perebutan pengaruh, dan ekspansi wilayah yang berlangsung pada awal abad ke-19.

Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu melepaskan diri dari cerita-cerita sensasional yang berkembang belakangan dan kembali melihat peristiwa tersebut dalam konteks zamannya, berdasarkan catatan sejarah dan kajian para sejarawan.

1. Dari Gerakan Reformasi Menjadi Ekspansi

Gerakan Padri yang berkembang di Minangkabau sekitar tahun 1803 pada awalnya merupakan gerakan reformasi keagamaan dan sosial. Gerakan ini diprakarsai oleh sejumlah ulama, di antaranya Tuanku Nan Renceh dan Haji Miskin, yang baru kembali dari Mekah.

Mereka berusaha melakukan pembaruan terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk menentang praktik-praktik yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, sabung ayam, dan minuman keras.

Namun, persoalannya kemudian berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat berubah menjadi perang saudara. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai ikut campur di Minangkabau pada 1821, situasinya semakin rumit.

Dalam kondisi perang seperti itu, kaum Padri di bawah tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, dan Tuanku Tambusai tidak hanya menghadapi persoalan keagamaan. Mereka juga membutuhkan wilayah yang dapat mendukung jalur logistik, pertahanan, sumber daya ekonomi, serta pengamanan perbatasan dari kekuatan yang berseberangan dengan mereka.

Di sinilah wilayah selatan tanah Batak, terutama Mandailing dan Angkola, menjadi penting. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan Rao dan Minangkabau sehingga secara geografis wilayah tersebut berada dalam jalur yang strategis bagi perluasan pengaruh Padri.

Dengan demikian, masuknya Padri ke wilayah tersebut tidak cukup dijelaskan hanya sebagai penyebaran agama. Ada kepentingan politik dan militer yang ikut bermain di belakangnya.

2. Masyarakat Lokal Tidak Berada dalam Posisi yang Sepenuhnya Pasif

Salah satu persoalan dalam narasi sejarah populer mengenai Perang Padri di tanah Batak adalah anggapan bahwa masyarakat setempat berada dalam satu kesatuan yang kemudian secara tiba-tiba diserbu oleh kekuatan dari luar.

Kondisi di lapangan jauh lebih rumit. Masyarakat di wilayah selatan Tapanuli pada masa itu hidup dalam struktur sosial yang terdesentralisasi, dengan banyak kelompok dan marga yang memiliki kepentingan masing-masing. Perselisihan antarkampung maupun antarklan bukan sesuatu yang sama sekali asing.

Dalam situasi seperti itu, kedatangan kekuatan militer dari luar tidak selalu dihadapi dengan sikap yang seragam. Ada kelompok lokal yang berhadapan dengan Padri, tetapi ada pula pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan kekuatan tersebut untuk menghadapi lawan atau menyelesaikan perselisihan politik mereka sendiri.

Karena itu, konflik yang berlangsung tidak sesederhana "pihak Padri melawan masyarakat Batak". Di dalamnya terdapat hubungan antara kekuatan luar dengan kepentingan lokal yang saling bertautan.

Hal semacam ini penting disebutkan karena tanpa melihat politik lokal, kita akan mudah melihat sejarah hanya dari satu sisi.

3. Meluruskan Mitos dan Cerita yang Dibesar-besarkan

Bagian lain yang perlu diluruskan adalah munculnya berbagai cerita sensasional mengenai tokoh-tokoh Padri.

Salah satu contohnya adalah kisah sensasional yang mengaitkan tokoh militer Padri (seperti Tuanku Rao) sebagai pangeran Batak hasil hubungan incest yang berniat balas dendam kepada keluarganya. Cerita semacam ini sangat populer dalam sebagian narasi modern, tetapi statusnya dalam historiografi tidak sederhana dan telah menjadi bahan perdebatan.

Kisah mitos tersebut terutama dikenal melalui karya M.O. Parlindungan yang kemudian mendapat bantahan dan kritik keras dari sejumlah sejarawan, termasuk Buya Hamka. Karena itu, cerita tersebut tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai fakta sejarah tanpa melihat sumber dan perdebatan yang mengitarinya.

Secara historis, para pemimpin Padri lebih tepat ditempatkan dalam lingkungan ulama dan pejuang yang tumbuh dari ekosistem budaya Minangkabau dan Rao.

Namun, meluruskan mitos bukan berarti meniadakan kekerasan yang terjadi.

Ekspansi Padri memang meninggalkan luka sejarah. Ada korban jiwa, penaklukan wilayah, perubahan kekuasaan, dan proses islamisasi yang berlangsung kuat terutama di Mandailing dan Angkola. Semua itu merupakan bagian dari kenyataan sejarah yang tidak perlu ditutup-tutupi.

Yang perlu dihindari adalah membawa ukuran dan cara pandang masa sekarang secara mentah untuk menghakimi seluruh peristiwa abad ke-19.

Kekerasan perang, penahanan tawanan, penghancuran permukiman, dan taktik bumi hangus bukan hanya dilakukan oleh satu kelompok. Pada masa itu, berbagai kerajaan dan kekuatan militer menggunakan cara-cara serupa. Bahkan kekuatan kolonial yang datang kemudian juga tidak dapat dipisahkan dari praktik kekerasan dalam memperluas kekuasaannya.

Hal ini bukan berarti kekerasan tersebut menjadi benar. Konteks sejarah hanya membantu kita memahami bagaimana perang dan perebutan kekuasaan berlangsung pada zamannya, jauh sebelum lahirnya hukum humaniter modern dan Konvensi Jenewa.

Ada pula faktor lain yang sering luput dalam cerita populer, yaitu penyakit dan wabah. Tingginya angka kematian pada masa tersebut tidak selalu dapat dikaitkan langsung dengan pertempuran. Kondisi perang, perpindahan penduduk, buruknya sanitasi, dan wabah penyakit ikut memperburuk keadaan. Karena itu, setiap angka korban atau cerita mengenai kehancuran suatu wilayah perlu dibaca dengan hati-hati dan tidak serta-merta disandarkan seluruhnya pada kekerasan militer.

4 Mengapa Narasi "Sektarian" Sengaja Dipelihara Hari Ini?

Narasi-narasi sejarah yang dibingkai secara ekstrem, seperti melabeli Perang Padri sekadar sebagai "pembantaian umat Islam terhadap orang Batak", tidak hanya keliru secara akademis, tetapi juga berbahaya secara sosiologis. Di era digital saat ini, sejarah sering kali disederhanakan menjadi komoditas clickbait untuk memancing 2 kutub berlawanan dan sentimen identitas.

Padahal, jika kita membaca arsip dan laporan sejarah secara kritis, pihak kolonial Belanda adalah pihak yang paling diuntungkan dari pembingkaian konflik semacam ini. Politik pecah belah (divide et impera) dijalankan dengan cara membenturkan antarkelompok lokal, memanipulasi memori kolektif, lalu memposisikan diri seolah-olah sebagai "penengah" atau "penyelamat".

Ketika kita menelan mentah-mentah narasi permusuhan masa lalu tanpa filter kritis, secara tidak sadar kita sedang mewarisi cara pandang kolonial yang sengaja ingin melihat masyarakat Nusantara terpecah-belah berdasarkan suku dan agama. Padahal, baik masyarakat Minangkabau, Mandailing, Toba, maupun Karo, sama-sama pernah menjadi korban dari hantaman geopolitik, perang, dan eksploitasi di masa lampau.

5. Perubahan Besar yang Bertahan hingga Sekarang

Masuknya pengaruh Padri pada paruh pertama abad ke-19 membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial dan budaya di wilayah Tapanuli.

Mandailing dan Angkola kemudian berkembang sebagai wilayah yang kuat dengan identitas Islam. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut agama, tetapi juga menyentuh tata sosial, hukum, pemerintahan, dan hubungan masyarakat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Salah satu perubahan penting adalah berkembangnya sistem pemerintahan lokal yang dikenal dengan istilah Kuria.

Sementara itu, pengaruh Padri di wilayah utara tidak berkembang dengan cara yang sama. Kawasan dataran tinggi Toba dan Samosir yang sempat tersentuh oleh ekspansi tersebut kemudian tidak berada di bawah kekuasaan Padri secara permanen. Faktor medan, logistik, perlawanan lokal, serta wabah ikut memengaruhi perkembangan keadaan.

Beberapa dekade kemudian, kawasan Toba justru menjadi sasaran utama gerakan zending Kristen Eropa yang mulai berkembang kuat pada paruh kedua abad ke-19.

Perbedaan perjalanan sejarah inilah yang kemudian ikut membentuk perbedaan identitas keagamaan antara wilayah selatan dan utara Tapanuli.

Kesimpulan

Masuknya gerakan Padri ke tanah Batak merupakan salah satu bagian sejarah Sumatra yang tidak sederhana. Di dalamnya terdapat gerakan pembaruan keagamaan, konflik internal Minangkabau, kepentingan politik dan militer, perebutan pengaruh, hubungan dengan kelompok-kelompok lokal, serta perubahan sosial yang dampaknya masih dapat dilihat hingga sekarang.

Karena itu, sejarah ini kurang tepat jika hanya disederhanakan menjadi cerita tentang satu kelompok yang datang sebagai penyerang dan kelompok lain yang sepenuhnya menjadi korban. Tetapi sebaliknya, kompleksitas sejarah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus kenyataan bahwa kekerasan, korban jiwa, penaklukan, dan perubahan paksa memang pernah terjadi.

Meluruskan sejarah bukan berarti membela Padri ataupun menyalahkan masyarakat Batak. Tujuannya justru menempatkan setiap peristiwa sesuai konteksnya dan membedakan antara fakta sejarah, kesaksian, interpretasi, serta cerita yang muncul jauh setelah peristiwa itu terjadi.

Sejarah akan lebih berguna ketika kita membacanya secara utuh, bukan untuk mewariskan permusuhan antaretnis atau antaragama, tetapi untuk memahami bagaimana masyarakat di Sumatra pernah melewati masa yang penuh konflik dan perubahan.

Pustaka Referensi:

Taufik Abdullah (1966), Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau

Christine Dobbin (1983), Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847

Hamka (1974), Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao

Anthony Reid (2014), The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra